Selasa, 1 Oktober 2024 – 00:32 WIB
Jakarta, VIVA – Rencana pemerintah untuk mengambil kebijakan pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite yang sedianya mulai berlaku pada 1 Oktober 2024 akhirnya batal. Pemerintah masih mengkaji apakah subsidi BBM sudah tepat sasaran.
Baca juga:
Viral video pemilik mobil LCGC yang marah mengacungkan parang setelah dilarang mengisi ulang Pertalite
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan pembatasan konsumen BBM Pertalite tidak akan berlaku pada Oktober 2024. . Dimana, berupa peraturan Kementerian (Permen) ESDM.
“Sebenarnya ada rencana seperti itu (mulai berlaku 1 Oktober) karena begitu peraturannya keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisme. Jadi inilah masa sosialis yang saya bahas,” Bahlil ungkapnya pada Agustus lalu.
Baca juga:
Virus: Mesin ini tidak dapat diisi Pertalite karena ada orang lain yang menggunakan bagiannya
Namun Bahlil kini memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak akan diterapkan pada bulan ini. Namun yang pasti, pemerintah masih melakukan penelitian untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
“Saya sampaikan sampai bulan Oktober belum ada pembatasan BBM. Namun pemerintah sedang mengecek apakah subsidi tersebut sesuai peruntukannya,” kata Bahlil di Jawa Tengah, Senin, 30 September 2024.
Baca juga:
Harganya Bikin Penasaran, Akankah Pertamax Green 92 Gantikan Pertalite?
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Pelayanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Kahyono Adi mengatakan, pihaknya masih mendalami kebijakan tersebut.
Investigasi sedang dilakukan untuk melihat apa tujuan pemerintah agar yang berhak mendapatkan bahan bakar ini sesuai kebutuhannya. Sedang dicari mekanisme yang tepat untuk mencapainya, kata Agus Kahyono Adi di Jakarta. yang dikutip Antara beberapa hari lalu.
Ia mengatakan, mekanisme pembatasannya diperdalam sehingga dalam proses pendistribusiannya BBM bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat nyata. “Sehingga pendistribusiannya di lapangan tepat,” ujarnya.
Apalagi, dia mengatakan jika pembahasan mekanisme distribusi BBM preferensial selesai, pihaknya bisa menerapkan kebijakan tersebut pada pemerintahan saat ini. “Kalau asesmennya sudah selesai dan semua setuju, maka bisa dilakukan. Jadi tinggal persiapan saja,” ucapnya.
Sementara itu, Bahlil juga menyatakan pemerintah masih mempertimbangkan penguatan regulasi agar lebih adil dan menjamin validitas subsidi yang diberikan.
“Kami masih melakukan pembahasan agar aturan ini benar-benar mencerminkan keadilan. Artinya, subsidi BBM harus tepat sasaran dan tidak salah penerimanya,” kata anggota Polsek Golkar itu.
Halaman berikutnya
Investigasi sedang dilakukan untuk melihat apa tujuan pemerintah agar yang berhak mendapatkan bahan bakar ini sesuai kebutuhannya. Sedang dicari mekanisme yang tepat untuk mencapainya, kata Agus Kahyono Adi di Jakarta. yang dikutip Antara beberapa hari lalu. Ia mengatakan, mekanisme pembatasannya diperdalam sehingga dalam proses pendistribusiannya BBM bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat nyata. “Sehingga pendistribusiannya di lapangan tepat,” ujarnya.