10 tahun kepemimpinan Jokowi di Papua akan membangun jalan ribuan kilometer

Sabtu, 5 Oktober 2024 – 05:30 WIB

Jakarta, VIVA – Dalam 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil melanjutkan pembangunan Papua. Hal ini dilakukan untuk mendukung akses dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Baca juga:

Kepemimpinan sepuluh tahun Jokowi mendapat dukungan publik

Salah satu capaian terbesar 10 tahun kepemimpinan Jokowi adalah pembangunan jalan Trans-Papua yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Bahkan, dalam upaya membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km, pemerintahan Jokowi berhasil membangun jalan sepanjang lebih dari 3.446 km, dengan aspal 1.733 km, beraspal 1.712 km, dan belum beraspal 16 km.

Baca juga:

Tanggapan Istana terhadap survei tingkat kepuasan masyarakat sebesar 75 persen terhadap pemerintahan Jokowi

Dalam dokumen bertajuk “Jalan di Indonesia: Dari Sabang hingga Merauke” yang disusun tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tujuan pembangunan jalan Trans Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat Papua. , dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka wilayah yang terisolasi.

Baca juga:

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi periode ke-2

Sebab, sebelum ada jaringan jalan raya, penghubung antar wilayah Papua harus bergantung pada transportasi udara sehingga mengakibatkan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain itu, pembangunan Trans-Papua juga diharapkan dapat menurunkan indeks biaya, mengurangi kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Sebab pada tahun 2004 total panjang jalan nasional di Papua hanya 2.303,16 km.

Oleh karena itu, pada tahun 2015, Presiden Jokowi menggagas pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.535 kilometer yang terbagi menjadi dua provinsi. Letaknya di Provinsi Papua pada jarak 2465 km dan Papua Barat pada jarak 1070 km.

Dengan capaian pembangunan Jalan Trans Papua tersebut, maka fokus pemerintah saat ini tertuju pada ruas Jayapura-Wamena yang akan selesai pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024.

Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena

Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena

Foto:

  • VIVA/Aman Hasibuan (Papua)

Panjang jalan Trans Papua dari Jayapura hingga Wamena sepanjang 575 km dan melewati dua kabupaten, Keerom dan Yalimo. Yang jelas, biaya pengerjaan proyek ini sangat besar. Sebagai perbandingan, biaya investasi proyek Trans-Papua khususnya ruas Mamberamo-Elelim yang panjangnya hanya 51,4 km menelan biaya hingga Rp3,3 triliun dengan masa konsesi hingga 15 tahun. Rencana pengembalian investasi akan segera berakhir pembayaran ketersediaan atau pembayaran berulang, dari menteri/pimpinan lembaga kepada badan usaha pelaksana untuk penyediaan jasa infrastruktur.

Baru-baru ini, Kementerian PUPR juga kembali menandatangani Perjanjian Proyek Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena ruas Mamberamo-Elelim di Dataran Tinggi Provinsi Papua, pada Rabu, Juli 3 Agustus 2024.

Proyek Trans Papua dilaksanakan pemerintah bersama PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) dengan nilai investasi Rp3,3 triliun. HMTP merupakan konsorsium antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljano mengatakan, pembangunan jalan ini sudah menjadi impian sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada awal tahun 1980-an. Jalan ini akan menghubungkan Jayapura-Wamena khususnya untuk logistik guna menekan biaya barang dan jasa.

“Saya yakin dengan kerja sama pemerintah-swasta, Insya Allah jalan ini akan segera terwujud sehingga tingkat mahalnya barang dan jasa di Wamena akan berkurang dan kesejahteraan di Papua dan dataran tinggi Papua akan segera terwujud,” kata Basuki. sebuah surat pernyataan yang dibuat pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Menteri Masyarakat Basuki Khadimuljono di jalan Trans Papua

Menteri Masyarakat Basuki Khadimuljono di jalan Trans Papua

Pembangunan ruas Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 km merupakan bagian dari Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena. Ruang lingkup pembangunan meliputi pembangunan jembatan, 1 unit timbangan bermotor, perawatan lereng dan gunung, serta O&M selama masa bakti.

Sedangkan bentuk kerjasama proyek KPBU adalah sebagai berikut: Desain-bangunKeuangan – aktivitasPemeliharaanTransfer dengan jangka waktu kerjasama selama 15 tahun, terdiri dari 2 tahun pembangunan dan 13 tahun pelayanan, dengan pengembalian investasi melalui skema tersebut Biaya ketersediaan (AP).

Trans Papua.

Trans Papua.

Foto:

  • Raden Jihad Akbar/VIVA.co.id

Total pendanaan pembangunan ini sebesar Rp3,3 triliun berasal dari penjaminan pemerintah dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII. Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, PT PII dan PT HMTP yang bersedia membantu pembangunan jalan ini.

Terima kasih sudah menyemangati kita bersama. Teruslah berkarya dan jangan main-main dengan PPP ini, ujarnya.

Sedangkan untuk pembangunan bandara di Papua, pada masa pemerintahan Jokowi, terdapat 10 bandara yang sedang dibangun dan selesai. Masing-masing memiliki enam bandara di Provinsi Papua, antara lain Bandara Ever, Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopa.

Sedangkan empat bandara yang ada di Provinsi Papua Barat adalah Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara New Siboru Fak-fak.

Halaman selanjutnya

Panjang jalan Trans Papua dari Jayapura hingga Wamena sepanjang 575 km dan melewati dua kabupaten, Keerom dan Yalimo. Yang jelas, biaya pengerjaan proyek ini sangat besar. Sebagai perbandingan, biaya investasi proyek Trans-Papua khususnya ruas Mamberamo-Elelim yang panjangnya hanya 51,4 km menelan biaya hingga Rp3,3 triliun dengan masa konsesi hingga 15 tahun. Rencananya, investasi tersebut akan dikembalikan melalui pembayaran yang ada atau pembayaran rutin oleh menteri/pimpinan lembaga kepada badan usaha pelaksana atas ketersediaan layanan infrastruktur.

Halaman selanjutnya



Sumber