PBB mengingatkan bahwa pemasok senjata dalam konflik harus bertanggung jawab

Selasa, 5 November 2024 – 17:05 WIB

Hamilton, LANGSUNG – PBB mengatakan bahwa semua negara yang menyediakan senjata kepada pihak-pihak yang bertikai dalam konflik mempunyai “tanggung jawab moral”.

Baca juga:

Hamas dan Fatah sepakat untuk menyatukan kembali Palestina setelah perang

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pada konferensi pers pada Senin, 4 November 2024: “Saya pikir negara-negara yang memasok senjata kepada pihak-pihak yang bertikai memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak digunakan secara melanggar hukum internasional.”

Ditanya tentang tanggapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terhadap surat bersama dari 53 negara dan dua organisasi internasional kepada PBB mengenai transfer senjata ke Israel, Dujarric berkata, “Terserah pada tindakan para anggota.”

Baca juga:

Operasi tentara Israel untuk menculik seorang pejabat tinggi Hizbullah terekam kamera

VIVA Militer: Pasukan Pertahanan Israel (IDF)

Pada tanggal 1 November, Turki dan 52 negara anggota PBB lainnya mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB meminta tindakan segera untuk menghentikan pengiriman senjata dan amunisi ke Israel.

Baca juga:

54 negara dan organisasi menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan transfer senjata ke Israel

Dujarric juga menegaskan, posisi PBB dalam mendukung UNRWA tidak berubah pasca surat Israel tentang penghentian kerja sama dengan badan PBB tersebut dalam urusan pengungsi Palestina.

Dia menekankan dukungan Guterres terhadap badan tersebut dan berkata, “Tidak ada alternatif selain UNRWA.”

Dujarric mengingatkan, bidang kegiatan UNRWA tidak hanya kemanusiaan, tapi juga pendidikan dan kesehatan.

VIVA Militer: Gedung UNRWA di Gaza, Palestina

VIVA Militer: Gedung UNRWA di Gaza, Palestina

“Setiap kegagalan memberikan bantuan yang diperlukan rakyat Palestina akan menjadi tanggung jawab Israel,” katanya.

Ia menambahkan, UNRWA melanjutkan kegiatan operasionalnya hari ini

Pada tanggal 28 Oktober, 92 dari 120 anggota Knesset (parlemen Israel) memberikan suara mendukung pelarangan kegiatan UNRWA di wilayah pendudukan Palestina.

Langkah ini dikritik secara luas, termasuk oleh negara-negara Eropa dan Barat serta organisasi internasional.

Israel menuduh staf UNRWA terlibat dalam serangan yang dilakukan kelompok perlawanan Hamas tahun lalu dan menuduh program pelatihan UNRWA “mempromosikan terorisme dan kebencian”.

Badan pengungsi tersebut membantah tuduhan tersebut, menekankan sikap netralnya dan hanya fokus pada layanan pengungsi. (semut)

Halaman selanjutnya

Sumber: upi.com

Halaman selanjutnya



Sumber