Hari Kesehatan Nasional, PB IDI Catatan: Permasalahan di Indonesia sangat kompleks dan beragam

Rabu, 13 November 2024 – 00:10 WIB

Jakarta – Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan dan mendorong pola hidup sehat. Tema HKN 2024 kali ini adalah “Bergerak Bersama, Sehat Bersama”.

Baca juga:

Di Hari Kesehatan Nasional, Juragan 99 berpesan untuk selalu semangat berolahraga

Dalam kesempatan HKN 2024, Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. PB IDI mengajak seluruh dokter, tenaga kesehatan, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar bangsa. Gulir untuk informasi lebih lanjut!

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Moh. Adib Humaidi, SpOT, mengatakan permasalahan kesehatan di Indonesia sangat kompleks dan beragam, mulai dari penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, hingga penyakit menular seperti TBC dan demam berdarah serta penyakit menular lainnya. Selain itu, terdapat kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan antara perkotaan dan perdesaan, serta kurangnya sumber daya tenaga kesehatan di wilayah yang membutuhkan.

Baca juga:

Makassar memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan, dengan fokus pada petani dan nelayan

Contoh penyakit diabetes.

Foto:

  • Pexels / Natalya Vaitkevich

Dari seluruh permasalahan kesehatan tersebut, Dr. Adib mengklasifikasikannya menjadi tiga permasalahan pokok, yaitu; Sistem pelayanan, sistem pendidikan dan sistem pendanaan.

Baca juga:

Hari Kesehatan Nasional, berikut 10 tanda tubuh sehat dan bugar

Adib mengatakan dari sisi sistem pelayanan kesehatan, meskipun pemerintah telah memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS yang sangat membantu masyarakat Indonesia dalam mengakses layanan, namun tidak semua sektor dimudahkan dengan layanan tersebut. Permasalahan infrastruktur dan akses terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi permasalahan, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

Dari sisi pendidikan terkait dengan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Jika kita ingin menyelesaikan masalah pelayanan, maka salah satu aspek yang perlu kita dorong adalah bagaimana ketersediaan sumber daya manusia didukung dengan ketersediaan fasilitas. Mengacu pada ketersediaan sumber daya manusia, sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola tenaga kesehatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

“Setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dari situ dapat dinilai dan dapat diketahui perbandingan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dr. Adib menjelaskan dalam keterangannya yang diberikan pada Selasa, 12 November 2024: “ Hal ini nantinya akan berdampak pada permasalahan sistem pendidikan”.

Sementara terkait sistem pendanaan, Dr Adib menjelaskan, apa yang ditawarkan pemerintah seperti JKN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah sangat bagus. Namun perlu diketahui bagaimana cara menjaga kualitas pelayanan dengan tetap menghitung biaya sesuai biaya pelayanan dan sesuai kebutuhan.

Bagaimana memberikan standar pelayanan medis yang optimal kepada pasien. Adib juga mengingatkan, sistem pendanaan lain yang perlu diperhatikan adalah pengakuan terhadap tenaga kesehatan. Dalam hal ini, PB IDI telah menyusun pedoman remunerasi dokter pada tahun 2024 berdasarkan pekerjaan profesi yang telah diselesaikan.

Selain itu, permasalahan motivasi dokter dan tenaga medis yang bekerja di daerah, khususnya daerah terpencil, masih kekurangan dokter.

“Kami berharap dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan para dokter yang bekerja di daerah terpencil. Adib menegaskan, “biaya di daerah masih belum merata, padahal biaya kebutuhan ekonomi di tiap daerah berbeda-beda.”

Dr Adib juga menekankan bahwa kurangnya jaminan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan oleh pemerintah daerah terhadap dokter dapat menyebabkan tidak meratanya distribusi dokter di daerah yang membutuhkan.

“Mengatasi masalah kesehatan yang semakin kompleks ini memerlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta. Saya juga mengimbau seluruh anggota IDI dan masyarakat umum untuk terus bekerja sama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan negara. “Dengan semangat gotong royong, kami yakin dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” kata Dr. Adib.

Halaman berikutnya

Sementara terkait sistem pendanaan, Dr Adib menjelaskan, apa yang ditawarkan pemerintah seperti JKN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah sangat bagus. Namun perlu diketahui bagaimana cara menjaga kualitas pelayanan dengan tetap menghitung biaya sesuai biaya pelayanan dan sesuai kebutuhan.

Halaman berikutnya



Sumber