Jumat, 15 November 2024 – 19:41 WIB
Jakarta – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengumumkan pemerintah akan segera membuat database tunggal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Baca juga:
Indonesia mempersiapkan bonus demografi dengan mengembangkan sumber daya manusia
Inisiatif ini dilaksanakan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Kami akan segera membuat database tunggal untuk memastikan informasi kelompok miskin dan rentan tidak tumpang tindih,” kata Budiman pada Indonesia Human Capital and Beyond Summit yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.
Baca juga:
Bagaimana Indonesia mengatasi kemiskinan ekstrim dan permasalahan ekonomi
Menurut Budiman, integrasi data sangat penting untuk memastikan utilitas mencapai tujuan yang tepat tanpa duplikasi. Langkah tersebut bertujuan untuk menyelaraskan berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan yang saat ini tersebar di 16 kementerian dan lembaga.
Baca juga:
120 perusahaan memamerkan alat kesehatan berstandar internasional di Indo Health Care Gakeslab Expo 2024.
BP Taskin di bawah kepemimpinan Budiman akan berperan sebagai badan pengawas dan koordinator, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Keputusan Nomor 193 Tahun 2024.
“Rencana aksi kami sesuaikan berdasarkan masterplan yang kami susun, memastikan integrasi data yang dikelola BPS dan Bappenas,” jelas Budiman.
Budiman menegaskan, kemiskinan erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia (HRD). Ia menyoroti permasalahan terkait gizi, pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan sebagai faktor penting yang perlu ditangani. “Kemiskinan menyulitkan banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi dan kesempatan pendidikan yang memadai,” katanya.
Sejalan dengan upaya tersebut, BP Taskin berencana melaksanakan beberapa inisiatif, antara lain pengembangan sumber daya manusia melalui program makanan bergizi gratis dan beasiswa ke luar negeri, serta pendirian sekolah yang berfokus pada STEM.
“Kami bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Visi Emas Indonesia 2045,” kata Budiman.
Meski angka kemiskinan ekstrem sudah berkurang hingga 0,8 persen, Budiman menekankan pentingnya antisipasi munculnya kelompok rentan baru, terutama sebagai dampak pandemi yang masih berlangsung. “Kami berusaha memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pendidikan dan layanan kesehatan,” katanya.
Halaman selanjutnya
Budiman menegaskan, kemiskinan erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia (HRD). Ia menyoroti permasalahan terkait gizi, pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan sebagai faktor penting yang perlu ditangani. “Kemiskinan menyulitkan banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi dan kesempatan pendidikan yang memadai,” katanya.