Pramono Tak Setuju dengan Relokasi Balai Kota Jakarta, Ini Alasannya

Senin, 18 November 2024 – 18:22 WIB

Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung menolak keras gagasan pemindahan Balaikota dari Jakarta Pusat ke kawasan Jakarta Utara. Pendapat itu datang dari calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Komil, nomor urut 1.

Baca juga:

Reaksi Polri terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghukum pejabat yang tidak netral dalam pilkada

“Iya jangan dipindah. Kok bisa dipindah orang. Ibu kotanya sudah pindah,” kata Pramono kepada wartawan di Cipete Selatan, Jakarta, Senin, 18 November 2024.

Menurut Pramono, dengan adanya pemindahan ibu kota maka akan banyak bangunan yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sebaiknya Balai Kota tetap berada di Jakarta Pusat.

Baca juga:

Kajian Grafik Politik Pilkada Kota Bogor: Dedi-Jenal unggul, Rana-Teddi di posisi teratas

Nantinya, kata Pramono, sebagian besar kantor kementerian di kawasan Monas akan direnovasi. Kantor kementerian lembaga tersebut telah ditinggalkan karena sebagian besar pindah ke ibu kota negara (IKN). Jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin, kata Pramono.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 03 Pramono Anung pada debat ketiga.

Foto:

  • Tangkapan layar KPU DKI Jakarta

Baca juga:

Profil Caleg Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun yang memberikan jawaban mengejutkan saat debat

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Komil, calon Gubernur DKI Jakarta pertama, menjawab pertanyaan Pramono Anung, calon Gubernur DKI Jakarta ketiga, terkait pernyataan ingin pindah Kantor Wali Kota dari Jakarta Pusat. ke Utara.

Pramono menanyakan apakah hal itu serius karena ibu kota harus dipindahkan ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN). Jadi dia bertanya apakah itu harus dilakukan? Pramono bertanya apakah ini bagian dari imajinasi RK. Pertanyaan ini mengemuka pada debat ketiga.

“Pasangan nomor satu itu bilang akan pindah balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Jadi kita mau tanya serius apakah perpindahan ini serius? Karena IKN (Ibu Kota Negara) sebentar lagi, Jakarta sekarang jadi ibu kota bukan. , dan “Balai Kota adalah pusat pemerintahan, banyak gedung yang akan dimiliki Pemprov DKI. Apakah ini juga bagian dari visi yang disampaikan pasangan nomor satu itu,” kata Pram pada Minggu, 17 November 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ridvon Kamil menjawab bahwa perkembangan IKN dimulai dari imajinasi.

“Kalau tadi ada yang ketawa, itu soal khayalan, IKN itu muncul dari khayalan lewat keputusan politik yang mahal, yakni keputusan pindah ke sana. Inilah IKN hari ini. Saya kurator di sana. Ide – ide nyata itu juga terjadi,” kata RK.

Dia menjelaskan, jika Jakarta ingin mengurangi kemacetan lalu lintas, maka perlu dilakukan pembenahan tata ruang selain perluasan angkutan umum. Salah satu caranya, kata RK, adalah dengan memperkecil pusat perkantoran pemerintahan di pusat kota.

“Tentu saja itu harus dibicarakan pihak yang berkepentingan di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Karena aksesnya bagus, Ancol berhak mengembangkan 200 hektare. Kita hanya perlu membuat pusat bisnis baru hiburannya yang merupakan kumpulan kantor pemerintahan dari BUMD sampai Jakarta. Dengan demikian, lahan di kota dapat dimanfaatkan untuk fungsi kota global yang menjadi ciri hubungan internasional. Jadi IKN itu fantasi dan pidato ini juga fantasi, kata RK lagi.

Halaman berikutnya

“Pasangan nomor satu itu bilang akan pindah balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Jadi kita mau tanya serius apakah perpindahan ini serius? Karena IKN (Ibu Kota Negara) sebentar lagi, Jakarta sekarang jadi ibu kota bukan. , dan “Balai Kota adalah pusat pemerintahan, banyak gedung yang akan dimiliki Pemprov DKI. Apakah ini juga bagian dari visi yang disampaikan pasangan nomor satu itu,” kata Pram pada Minggu, 17 November 2024.

Halaman berikutnya



Sumber