Gerindra Maruarar Sirait dukung kompetisi Rp 8 miliar untuk merebut Horun Masiku

Jumat, 29 November 2024 – 22:55 WIB

Jakarta, VIVA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memuji langkah rekan satu partainya Maruarar Sirait atau Ara yang melakukan tawaran Rp 8 miliar untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku.

Baca juga:

Menurut Nurul Gufran, MK memutuskan KPK berwenang mengusut korupsi militer

Habiburohman menyebut kompetisi senilai Rp8 miliar yang digelar Ara sebagai kebebasan berpendapat.

“Ada yang tanya soal kompetisi, soal kompetisi, kami menghormati kebebasan berpendapat orang-orang yang suka pemberantasan korupsi, yang ingin pemberantasan korupsi. Ada beberapa lomba, ada iPhone ya, ada umroh, baru-baru ini Rp 8 miliar dari Pak Maruarar, kata Habiburohman, Jumat, 20 November 2024 di Kompleks Parlemen Senayan.

Baca juga:

Kompetisi Ara Beri Rp 8 Miliar Jika Temukan Harun Masiku, KPK: Ini dorongan moral buat kami

Habiburokhman III Ketua Komisi DPR RI, Pemilihan Pimpinan KPK dan Dewas

Di sisi lain, Habiburohman juga mengapresiasi sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut persaingan Ara menghina KPK. Menurutnya Ara hanya melakukannya untuk menangkap Haroon Masiku.

Baca juga:

KPK memeriksa Plt Gubernur Kalsel soal Sohbirin Noor

“Nah, ada teman-teman PDI yang bilang ini menghina BPK, itu juga bagian dari kebebasan berpendapat. Mari kita hormati, tolong. Begitulah, sekarang semua berharap Harun Masiku segera ditangkap,” – dia mengatakan. menjelaskan.

Maruarar Sirait diketahui sudah memberikan pernyataan akan menggelar kompetisi. Lomba tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu KPK menangkap Masiku. Ara mengira Harun Masiku buron karena kasusnya melibatkan orang besar.

Ia ingin ikut karena hingga saat ini Masiku belum ditangkap KPK. Ia berharap kompetisi ini dapat mendorong masyarakat untuk mengenal Masiku. Uang yang diberikan adalah uang pribadi Ara.

VIVA Militer: Kamabes TNI Mayjen TNI Hariyanto

Mahkamah Konstitusi menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai yurisdiksi untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan personel militer, kata Mabes TNI

Mabes TNI akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya.

img_title

VIVA.co.id

29 November 2024



Sumber