Minggu, 1 Desember 2024 – 20:07 WIB
Jakarta – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan Kadin siap mendukung aspirasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:
Pidato Presiden Prabowo di hadapan Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Selain itu, jelasnya, Kadin juga bersedia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk menjawab tantangan ke depan. Hal ini mencakup upaya pelaksanaan program dan tujuan pembangunan pemerintahan Kabinet Merah Putih, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Tak hanya itu, kata dia, diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga:
Reaksi Ketua Kadin Anindya Bakrie terhadap kenaikan UMP 6,5%.
“Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo sebesar 8 persen dan Indonesia Emas pada tahun 2045, maka strategi pengentasan kemiskinan menjadi inti dari strategi nasional. agenda pembangunan,” kata Bamsoet usai menghadiri konferensi nasional KADIN Indonesia di Jakarta, Minggu. 1 Desember 2024.
Baca juga:
AHY mengajak pengusaha Kadin se-Indonesia untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur di IKN
Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, proporsi penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03 persen dan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 persen. . juta orang. Di sini, persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09 persen dan persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 11,79 persen. Sedangkan garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan.
Meskipun persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, namun lebih rendah 0,33 poin persentase dibandingkan Maret 2023 dan lebih rendah 0,54 poin persentase dibandingkan September 2022. Masih sekitar 25 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. “Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas,” jelas Bamsoet.
Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
Tidak hanya itu, investasi di bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa atau peningkatan kualitas guru, meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja.
“Program kesehatan yang baik dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia, memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. keluarga. menunjukkan hasil,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan Keamanan ini menambahkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.
Seperti diketahui, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UKM menyerap sekitar 97% angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Program pemberian akses permodalan dan pelatihan manajemen usaha dapat meningkatkan daya saing UMKM. Contoh nyatanya adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses permodalan murah bagi pelaku UMKM untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. dan dapat meningkatkan efisiensi.”
Halaman berikutnya
Tidak hanya itu, investasi di bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa atau peningkatan kualitas guru, meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja.