Selasa, 3 Desember 2024 – 21:57 WIB
Tanggerang, VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Muhammad Umar mengatakan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang kosong saat pemungutan suara Pilka digelar 27 November 2024.
Baca juga:
Saksi RK-Suswono menolak menandatangani rekapitulasi di Jakarta Pusat, kata kubu Pramono
Ia mengatakan, situasi tersebut disebabkan oleh kejenuhan masyarakat terhadap pesta demokrasi yang akan digelar dua kali pada tahun 2024.
“Secara umum, jika melihat pengawasan dan pengawasan yang dilakukan di masing-masing kabupaten kemarin, banyak TPS yang kosong pada hari acara,” ujarnya pada Selasa, 3 Desember 2024.
Baca juga:
Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Tangerang menurun dibandingkan pemilu presiden dan legislatif
Menurut dia, minimnya masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena bosan dengan partai politik.
Baca juga:
Saksi KPU Jakarta Pusat, RK-Suswono, mengaku menolak menandatangani rekapitulasi di Distrik 3
“Saya sendiri belum tahu apa faktornya, kami masih mendalami apa saja faktor penyebab turunnya jumlah peserta. Kalau saya pribadi mungkin efek dari kebosanan, karena pemilu ini diadakan di waktu yang sama dalam setahun, pemilu kemarin, sekarang pilkada ya bisa saja,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi, kata Omar, pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami berupaya meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan sosialisasi di tingkat KPU, PPK, dan PPS. Bahkan kami juga melakukan sosialisasi di tingkat PPS. Patut dikatakan bahwa di saat-saat terakhir perang dimulai, yaitu, Di 274 desa dilakukan tim penyadaran dari masing-masing PPS,” ungkapnya.
Namun pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2024 tetap berjalan tanpa adanya pemungutan suara berulang (PSU), post voting (PSL), dan post voting (PSS).
“Alhamdulillah tidak ada PSU, PSS, dan PSL. Di 4.484 TPS semuanya clear. Meski begitu, alhamdulillah ada beberapa dinamika terkait proses yang harus sesuai prosedur yang bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Halaman berikutnya
“Kami berupaya meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan sosialisasi di tingkat KPU, PPK, dan PPS. Bahkan kami juga melakukan sosialisasi di tingkat PPS. Patut dikatakan bahwa di saat-saat terakhir perang dimulai, yaitu, Di 274 desa dilakukan tim penyadaran dari masing-masing PPS,” ungkapnya.