Kamis, 5 Desember 2024 – 07:06 WIB
Seoul, VIVA – Anggota parlemen oposisi Korea Selatan telah memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yol setelah gagal menerapkan darurat militer.
Baca juga:
Presiden Korea Selatan menghadapi seruan pemakzulan setelah mengumumkan darurat militer
Pada hari Rabu, negara tersebut menyadari kenyataan yang tidak pasti setelah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pemberlakuan darurat militer secara tiba-tiba oleh Yun.
Baca juga:
KBRI Seoul mengimbau WNI setelah presiden Korea Selatan mengumumkan keadaan darurat militer.
Menanggapi keputusan Yun, 190 anggota parlemen berkumpul untuk menolaknya, dan keputusan tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah sekitar enam jam.
Menurut BBC, oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat, telah secara resmi mengajukan mosi pemakzulan dan mengecam deklarasi darurat militer Yun sebagai “perilaku memberontak”.
Baca juga:
Prabowo merujuk pada situasi darurat militer di Korea Selatan dan meminta Indonesia tidak gegabah
“Kita tidak bisa lagi membiarkan demokrasi runtuh. Kehidupan dan keselamatan masyarakat harus dilindungi,” kata Kim Yong-jin, anggota Komite Sentral Partai Demokrat.
Partai tersebut juga mengatakan ingin menuntut Yun dengan “kejahatan penghasutan.”
Mereka menyebut Menteri Kim Yong-hyun dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min sebagai “aktor utama” dalam darurat militer dan mengatakan mereka ingin mendakwa mereka bersama dengan Yoon.
Namun, Partai Kekuatan Rakyat (People’s Power Party) yang berkuasa di Korea Selatan, yang mana Yun adalah salah satu anggotanya, telah setuju untuk menentang pemakzulannya, kantor berita Yonhap melaporkan.
Untuk meloloskan RUU tersebut, setidaknya delapan dari 108 anggota parlemen dari partai oposisi yang berkuasa harus mendukungnya.
Tidak ada satupun anggota parlemen dari partai berkuasa yang hadir saat usulan tersebut diajukan ke Majelis Nasional pada Kamis pagi.
Sekolah, bank, dan kantor pemerintah di Seoul buka seperti biasa pada hari Rabu, namun protes terus berlanjut di seluruh kota yang menyerukan pengunduran diri presiden.
“Tangkap Yoon Suk Yeol,” teriak beberapa warga yang marah sambil memenuhi jalan.
Kelompok buruh terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Buruh Korea, telah berjanji untuk mengadakan pemogokan tanpa batas waktu sampai presiden mengundurkan diri.
Halaman selanjutnya
Untuk meloloskan RUU tersebut, setidaknya delapan dari 108 anggota parlemen dari partai oposisi yang berkuasa harus mendukungnya.