DPR menawarkan program makan bergizi yang dipantau oleh kelompok independen untuk mencegah situasi penimbunan

Rabu, 8 Januari 2025 – 06:09 WIB

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, program Makan Gizi Gratis (MBG) perlu diwaspadai agar tidak terjadi hal seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika sekolah meminta biaya untuk kebutuhan wadah makanan

Menurutnya, pihak sekolah meminta Rp30.000 untuk membeli wadah makanan terkait program MBG, dan setiap anak harus membeli dua wadah sehingga total pembayarannya menjadi Rp60.000.

Ia mengatakan, informasi tersebut didapat dari rekaman video.

Baca juga:

Menko Polkam: Program makan gratis bergizi tetap dijaga kualitasnya

VIVA Militer: Siswa menikmati makanan bergizi nasional gratis

“Program yang beranggaran besar harus dikelola secara transparan. Pengawasan harus menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemantau independen,” kata Kukun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Baca juga:

Soroti PSN PIK 2, Ahmad Yohan DPR usulkan ke pemerintah

Menurut dia, pemerintah menegaskan program MBG tidak memungut biaya tambahan.

Oleh karena itu, pengendalian yang ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari celah untuk mengambil keuntungan dari program MBG.

Menurut dia, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan program terlaksana sesuai rencana dan tidak terjadi pelanggaran penggunaan dana.

Baca juga:

Pastikan Program Prabowo Lancar, Menko Polkam Tinjau Langsung Pengumpan Gratis

Makanan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah

Makanan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah

Ia juga mendesak pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi khususnya kepada para orang tua agar mereka memahami bahwa program MBG merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya sanksi tegas jika ditemukan adanya pungutan liar atau pelanggaran lainnya.

“Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan seluruh aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pendistribusian makanan bergizi dan pengadaan peralatan pendukung seperti panci makanan, dilakukan sesuai peraturan tanpa menambah beban bagi penerima manfaat,” ujarnya. .

Ia juga memastikan DPR mendukung langkah pemerintah dalam mendukung kelancaran fungsi MBG, termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan program sesuai amanat dewan. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah.

“Untuk menyediakan makanan bergizi dan meningkatkan kualitasnya, perlu dilakukan fokus pada inovasi menu, terutama pada menu-menu yang sangat disukai anak-anak,” ujarnya.

Closing Group Release Lingkungan Tahap Mudik Jemaah Haji Indonesia Tahun 2024

DPRK telah meminta Menteri Agama untuk melobi Arab Saudi agar tidak melanjutkan perdebatan mengenai larangan haji selama 90 tahun.

Ketua Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama melobi pemerintah Arab Saudi agar tidak melanjutkan pembahasan pembatasan usia maksimal peserta haji hingga 90 tahun.

img_title

VIVA.co.id

8 Januari 2025



Sumber