Selasa, 7 Januari 2025 – 22:52 WIB
Surabaya, LANGSUNG – Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan kementeriannya menyiapkan setidaknya Rp16 triliun dana pedesaan untuk program swasembada pangan 2025. ruang bagi kepala desa untuk bermain.
Baca juga:
Swasembada pangan dapat menghemat devisa negara sebesar US$5,2 miliar, kata Menteri Perdagangan Budi
Hal itu disampaikan Menteri Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 7 Januari 2024. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dan beberapa pejabat kementerian lainnya juga turut hadir dalam rapat terbatas tersebut.
Yandri menjelaskan, ada 12 tindakan prioritas yang diinisiasi Kementerian Pertanian. Prioritas pertama adalah revitalisasi BUMDes dalam mendukung program Malang Gizi Gratis (MBG). Prioritas kedua terkait swasembada pangan, yaitu ketahanan pangan desa setempat.
Baca juga:
Daftar Harga Sembako 7 Januari 2025: Kenaikan Nasi, Telur dan Ayam
Untuk melaksanakan hal tersebut, Menteri Desa telah menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025. Aturan tersebut antara lain mengatur bahwa setidaknya Rp16 triliun atau 20 persen dari total anggaran Rp71 triliun akan dialokasikan ke perdesaan. Ketahanan pangan pada tahun 2025.
Baca juga:
DPR meminta semua pihak mengikuti program makan gratis bergizi dari menu hingga anggaran
Permendesa juga wajib memanfaatkan potensi lokal desa untuk memenuhi kebutuhan pangannya, serta memanfaatkan ketersediaan BUMDes untuk mengolah uang desa. Nantinya, lanjut Yandri, Permendesa akan dijelaskan lebih detail disertai petunjuk teknis atau modul.
Menurut Yandri, modul tersebut akan menjadi panduan untuk memastikan 20 persen dana ketahanan pangan pedesaan tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Yandri juga memastikan juknis tersebut dijabarkan sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun, termasuk kepala desa, untuk berperan sebagai pejabat tertinggi di tingkat desa.
“Ini bukti nyata, sangat jelas, tidak ada ruang bagi kepala desa untuk bermain, sehingga tidak ada jejak dana sebesar Rp16 triliun itu,” kata Yandri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah demi menyukseskan pelaksanaan Program Swasembada Pangan 2027 dikatakannya guna mempererat sinergitas
Menurutnya, swasembada pangan merupakan program prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, harus ada kerja sama dan koordinasi yang intensif antar kementerian dan lembaga agar program swasembada pangan dapat berhasil dan berjalan cepat.
Halaman selanjutnya
Yandri juga memastikan juknis tersebut dijabarkan sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun, termasuk kepala desa, untuk berperan sebagai pejabat tertinggi di tingkat desa.