Jumat, 10 Januari 2025 – 00:20 WIB
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan di 26 daerah mulai Senin, 6 Januari 2025. Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) pun mengingatkan agar program tersebut tepat sasaran.
Baca juga:
Mengevaluasi makanan gratis bergizi setelah disebut makanan sedih hingga rasanya tidak enak
Influencer PB IDI, Dr. Gulir untuk mempelajari lebih lanjut!
“Tapi sayang tesnya dilakukan di perkotaan, tes pertama pun sudah siap. Karena kemarin, perwakilan komunikasi Presiden mengatakan, yang perlu dimulai bukan dari daerah 3T, tapi dari daerah mana yang sudah siap. “Karena kalau 3T dulu, kalau dimulai dari tidak akan ada habisnya,” kata Dr Tan dalam media briefing online, Rabu 8 Januari 2025.
Baca juga:
Netizen Sebut Menu MBG ‘Makanan Pedas’ Karena Tak Enak dan Porsinya Kecil, PB IDI: Soalnya…
Namun, Dr Tan mengatakan ketakutan terhadap kebijakan ini adalah gagalnya fokus atau salah sasaran.
Baca juga:
Banyak Anak yang Keluhkan Makanan MBG Tak Enak, PB IDI: Ini Teguran Berat Buat Ibu-Ibu!
“Lebih berbahaya lagi karena hanya membuang-buang uang. Oleh karena itu, jangan berikan makanan kepada anak yang bersekolah dengan ojek, mobil, yang bapaknya masih merokok, yang rumahnya 2 lantai. Sementara anak-anak di Kepulauan Anambas di Wamena yang sekolahnya di ambang kolaps, bahkan sampai saat ini belum menerima satupun, ”ujarnya.
Oleh karena itu, Dr Tan menghimbau agar program Makan Bergizi Gratis terus dipantau untuk memastikan janji pemerintah terealisasi.
“Kami meminta komitmen dari Pemerintah, siap atau tidak, daerah 3T harus diprioritaskan. “Karena mereka adalah masyarakat yang rentan terhadap masalah gizi,” ujarnya.
PB IDI juga telah mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang manfaatnya dapat diterima oleh kelompok sasaran sebenarnya.
“Dengan cara ini, segala upaya yang menghabiskan banyak biaya dari masyarakat dan pemerintah dapat tepat sasaran dan terpantau secara tepat,” kata Dr. Tan.
Ketua Umum PB IDI, DR Dr Moh Adib Humaidi, SpOT menyampaikan harapannya terhadap program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pergilah ke tujuan, ke tujuan, dan kita semua sebagai kelompok masyarakat akan mendukung program ini dan ikut memantaunya sebagai kontrol sosial kita,” ujarnya.
Mengingat dana yang dialokasikan untuk program pemantauan dan pengendalian sosial MBG ini tidak terlalu besar, yakni 71 triliun.
Namun, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan anggaran Rp 71 triliun tidak cukup hingga Juni 2025 dan tidak akan mencakup seluruh anak di Indonesia.
Padahal, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan program makanan bergizi gratis ini membutuhkan anggaran minimal Rp 1,2 triliun per hari.
“Dan itu adalah uang pajak kami, lho. Tolong,” kata Dr. Tan Shot Yen.
Halaman selanjutnya
“Kami meminta komitmen dari Pemerintah, siap atau tidak, daerah 3T harus diprioritaskan. “Karena mereka adalah masyarakat yang rentan terhadap masalah gizi,” ujarnya.