Elit PDIP Sindir Pimpinan KPK Saat Ini Edisi Jokowi, Begini Tanggapan Yohannis Tanak

Jumat, 10 Januari 2025 – 18.40 WIB

Jakarta – Elit PDI Perjuangan (PDIP) menuding pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. Yohanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pun buka suara menanggapinya.

Baca juga:

3.000 Kader Tunggal PDIP Ikut Aksi Cap Jempol Darah Dukung Megawati Kembali Jadi Ketua Umum

Tanak menjelaskan, semua pihak boleh mengajukan pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan proses hukum.

Siapapun boleh mengutarakan pendapatnya asal tidak dalam konteks yang melanggar hukum, kata Tanak, Jumat, 10 Januari 2025 saat dikonfirmasi wartawan.

Baca juga:

Megawati Sebut Mundur dari Kader Lebih Terhormat dari pada Dipecat, Apakah Jokowi Dosa?

Tanak mengatakan tidak ada lembaga penegak hukum yang akan mempengaruhi rezim mana pun. Sebab, penyidikan perkara selalu berdasarkan fakta yang ada.

“Penegak hukum tidak terlihat dari sistem yang mengatur negaranya. Namun hal ini terlihat dari fakta tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang bertentangan dengan supremasi hukum,” jelas Tanak.

Baca juga:

Kader PDIP Maria Lestari tak menghadiri panggilan KPK terkait kasus Hasto Cristiano

Sebelumnya, Ketua DPP Reformasi Hukum PDIP Ronnie Talapessi mengatakan, kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini adalah cap Jokowi.

Hal itu dikatakan Ronnie karena pemilihan pimpinan KPK saat ini digelar di akhir masa pemerintahan Jokowi. Ia menegaskan, Jokowi tak peduli dengan kritik berbagai pihak terkait proses pemilihan pimpinan KPK dan penyerahannya ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mantan Presiden Joko Widodo mengabaikan kritik publik dari mantan komisioner, mantan penyidik, akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya di akhir masa pemerintahannya,” kata Tanak.

Tuduhan Jokowi itu ditepisnya seolah sedang menyusun agenda mengadili Hasto.

Komisi Pemberantasan Korupsi edisi Jokowi langsung menggarap pelaksanaan program kriminalisasi berupa hukuman wajib terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Cristianto segera setelah pelantikan, kata Ronny.

Halaman selanjutnya

Hal itu dikatakan Ronnie karena pemilihan pimpinan KPK saat ini digelar di akhir masa pemerintahan Jokowi. Ia menegaskan, Jokowi tak peduli dengan kritik berbagai pihak terkait proses pemilihan pimpinan KPK dan penyerahannya ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Halaman selanjutnya



Sumber