Menko AHY mengatakan HGB Sea Fence di Tangerang sudah ada sejak tahun 2023.

Selasa, 21 Januari 2025 – 20:21 WIB

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Tanggul Tanggul Tangerang sudah berlaku sejak tahun 2023.

Baca juga:

Presiden Prabowo akan meminta penilaian terhadap PSN, kata Menko Infrastruktur AHY

AHY yang akrab disapa Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mendapat penjelasan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait sertifikat HGB tersebut.

Data awal ini kami terima tahun 2023. Saya juga mendengarkan penjelasan langsung Menteri ATR/BPN Pak Nusron Wahid, kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca juga:

Penerbitan SHGB Pagar Laut, Kepala Dinas Pertanahan Tangerang diperiksa Kementerian ATR

Pihaknya dan kementerian terkait kini sedang melakukan investigasi terhadap tembok laut HGB yang banyak dibicarakan.

Proses menghilangkan hambatan bambu di Laut Tangerang

Foto:

  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Baca juga:

Titiek Soeharto: Besok DPRK akan memanggil Menteri Trenggono terkait sengketa tanggul laut Tangerang

“Sedang didalami, sedang didalami, dan tentunya kita ingin tahu apa masalahnya, bagaimana timeline-nya,” ujarnya.

AHY yang berjalan antara lain akan memastikan pemerintah menindaklanjuti hambatan laut HGB jika menemukan pelanggaran hukum.

“Tetapi kami juga ingin mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” ujarnya.

Berdasarkan data awal, AHY mengatakan HGB di Tangerang sudah disahkan sejak tahun 2023. Dia menyatakan, semua yang disetujui sebelumnya tetap berlaku. Namun jika ditemukan inkonsistensi, tetap ada mekanisme evaluasi.

“Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, baik itu tidak sesuai atau cacat, baik prosedural maupun materiil, apalagi jika ada cacat hukum, sebaiknya segera dilakukan evaluasi terhadap SHM atau SHGB,” ujarnya.

Di sisi lain, AHY mengaku belum mengetahui adanya HGB yang disahkan pada 2023. Pasalnya, ia baru menjabat Menteri ATR/BPN pada tahun 2024.

“Entahlah, entahlah, dan pastinya itu sudah terjadi sebelumnya untuk HGB kan, 2023. Dan lagi, karena sudah keluar, saya masuk tahun 2024,” ujarnya.

Halaman berikutnya

“Tetapi kami juga ingin mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” ujarnya.

Halaman berikutnya



Sumber