Tidak ada sanksi terhadap PNS Kementerian Pendidikan dan Teknologi yang berdemonstrasi melawan Menteri Satryo Brodjonegoro.

Selasa, 21 Januari 2025 – 15:56 WIB

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Togar Simatupang memastikan tidak akan dikenakan sanksi terhadap ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang berdemonstrasi pada Senin, 20 Januari 2025.

Baca juga:

Ketua DPR melimpahkan kewenangan evaluasi pendidikan iptek kepada Prabowo

Mereka menunjukkan kepada menteri sejumlah kebijakannya. Diketahui, Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro menggelar pertemuan dengan Neni Kherlina, Pj Housekeeping Officer dan Humas Pakar Muda sekaligus Koordinator Asosiasi ASN Kementerian yang dilantik. Pendidikan dan Teknologi, Suwitno di rumah dinas menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin malam.

“Tolong ada rekonsiliasi dalam kasus ini. Kami bukan polisi atau penegak lainnya, kami tetap dituntut jika ada kesalahan. Namun dalam proses rekonsiliasi dianggap sisa, kata Togar di kantor Kementerian Pendidikan dan Teknologi, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca juga:

Mengungkap mobil mewah Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri yang kabur dari demonstrasi pegawai

Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Selain itu, pihaknya juga tidak berupaya mencari-cari kesalahan pegawai yang melakukan tindakan tersebut. Togar juga meyakinkan bahwa mutasi dan rotasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan dilakukan setelah melakukan komunikasi untuk membentuk kesamaan visi.

Baca juga:

Mendikbud Satryo diperlihatkan ratusan ASN, DPR: penilaian internal transparan untuk mencari kebenaran

“Jadi, kami tidak ada niat untuk menggali masa lalu dan kami bergerak maju. Kami disuruh berkomunikasi lebih awal dan kemudian mengimplementasikan visi bersama dengan lebih baik,” kata Togar.

Di sisi lain, Togar menilai apa yang tertulis dalam aksi demonstrasi kemarin hanya sekedar aksi simbolis untuk menarik perhatian. Ia pun menegaskan tak akan menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang menyasar Menteri Satryo Soemantri.

Ratusan pegawai Kementerian Pendidikan berdemonstrasi dan meminta presiden turun tangan

Ratusan pegawai Kementerian Pendidikan berdemonstrasi dan meminta presiden turun tangan

Foto:

  • Tangkapan layar X @slondokchip

“Banyak bahasa kiasan dan hiperbola yang digunakan dalam tayangan ini, dan itu yang biasa terjadi. Jadi salah satu caranya tentu saja dengan meningkatkan dampak untuk meningkatkan fokus, dan itu akan kami perhatikan,” dia jelas.

Dalam kesempatan yang sama, Neni Herlina mengaku telah berdamai dengan Menteri Satryo Soemantri. Menurut dia, posisi Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus ditekankan dalam pertemuan tersebut.

“Kami saling memaafkan dan kebanyakan melakukan pekerjaan saya. Apalagi kalau kemarin belum jelas Pak Sekjen. “Sebenarnya itu saja. Kemarin memang benar. Setelah dialog alhamdulillah diperjelas semuanya berjalan baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi damai di depan kantor Kemendiktii di Jakarta. , Senin.

Aksi protes yang dilakukan dengan menyanyikan beberapa lagu nasional seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, meneriakkan slogan, serta membentangkan spanduk dan beberapa karangan bunga, dipicu oleh pemecatan mendadak seorang pegawai kementerian. Pendidikan dan Teknologi, Neni Herlina, beberapa waktu lalu.

Halaman berikutnya

Sumber: Tangkapan Layar X @slondokchip

Halaman berikutnya



Sumber