Minggu, 26 Januari 2025 – 15:20 WIB
Jakarta – Peneliti MPR Indonesia Al Mpzammil, yang terjadi di Tangerang, harus dipelajari berdasarkan konteks Paragraf 3 dari Konstitusi 1945. Indonesia.
Baca juga:
Potret kru 2 kkp, yang memakan dan mengambang di dalam air dalam proses menghilangkan Angkatan Laut Tokenang
“Dalam mandat paragraf 3 dari konstitusi, tanah, air, dan sumber daya alam 1945 dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan tertinggi rakyat,” katanya. Jakarta, Minggu, 26 Januari 2025.
Menurutnya, ulasan tersebut harus segera dilakukan oleh anggota MPR, yang terdiri dari perwakilan dari delapan faksi di MPR, serta sekelompok anggota DPDS RI.
Baca juga:
Jaksa Agung Jenderal SHM dan SHGB Paghar Lout sedang menyelidiki korupsi dalam rilis nada
Menurutnya, melalui penelitian ini, ini adalah lembaga terkemuka Konstitusi 1945, menegaskan kewajiban untuk secara aktif berpartisipasi dalam perlindungan tanah air kita dari individu yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga:
Teddy Besar Bukan Guan, Pemimpin Desa Kohot, Kepala Cachb adalah Emposs
https://www.youtube.com/watch?v=HMClas8MPU
“Secara khusus, katanya, mencoba memonopoli sumber daya alam negara itu untuk memonopoli atau bahkan kepentingan asing,” katanya.
Selain itu, ia menilai upaya penelitian kepada Presiden Indonesia Prabowo Sujibanto (KKP) dan kepala Partacher of CE) dan Markas Besar Angkatan Laut (sakit) memerintahkan perintah perintah (sakit). Muhammad Ali Laut Laut Laut Salah Membiarkan Dinding Laut.
Selain itu, ia memuji peran Komisi IV DPR RI, yang pergi ke tempat di mana tembok laut langsung menuju masalah tersebut.
“Kami juga memuji peran aktif Tsunang yang terkena dampak, nelayan Banten, mereka sudah menyatakan kekhawatiran mereka kepada aktivis lingkungan,” katanya.
Dalam pandangannya, jika peneliti MPR melibatkan penghalang laut ini, itu akan menekankan komitmen semua pihak di negara ini, terutama sebagai Institut Negara Konseling Negara Bagian Republik AS, Pasal 33 -Inparies sehubungan dengan.
“Saya berharap bahwa badan konsistensi MPR segera campur tangan dengan aspek konstitusionalis dari konstitusionalitas,” katanya.
“Kami mentransmisikan laut ini ke dalam momen solidaritas untuk melindungi kekayaan alam negara itu, tetapi, bukan orang -orang Indonesia, tetapi juga dalam beberapa kelompok, terutama jika mereka mendukung kepentingan asing,” katanya. (semut)
Halaman berikutnya
Selain itu, ia menilai upaya penelitian kepada Presiden Indonesia Prabowo Sujibanto (KKP) dan kepala Partacher of CE) dan markas besar Angkatan Laut (sakit) memesan perintah (sakit). Muhammad Ali Laut Laut Laut Salah Membiarkan Dinding Laut.