Senin 3 Februari 2025 – 07:57 WIB
Jakarta, Viva – Ratusan 3 hari di Indonesia, Jakarta, Jakarta, disajikan pada hari Senin, 3 Februari 2025.
Baca juga:
Prono Anung: Saya punya monogami, Anne Jakarta tidak pernah berpikir tentang poligami
Kampanye ini telah diprotes terhadap pemerintah yang beroperasi oleh Union of Indonesia dan Budaya (AAKSI) dan 2020.
Ketua Koordinator Pusat Angrun Guawan (Cornus) mencatat bahwa ada dua tuntutan utama yang disampaikan dalam gerakan ini.
Baca juga:
Contoh kegiatan akuntansi Kementerian Lalu Lintas Pertahanan Dideklarasikan Mati dengan Mati
“Kami tidak memerintahkan pemerintah pada tahun 2025 pada tahun 2025, dan ASB Kemdikientek tidak diproduksi.
https://www.youtube.com/watch?v=sqm8lhuadc
Baca juga:
Bank Administratif adalah mitra perbendaharaan terbaik dari Kementerian Keuangan, dan kerjasama telah berkembang
Gerakan ini dihadiri oleh sekitar 300 pembicara dari Indonesia ke Papua. Mereka telah dikumpulkan sejak pukul 08.00 VIB dan mereka harus menunjukkannya sampai pukul 15:00 malam. Selain memberikan ceramah, gerakan ini juga diwarnai dengan mengirimkan aspirasi, pertunjukan teater, serta pemerintah.
“Kami langsung menyerahkan klaim ini ke istana langsung ke istana,” kata Vzar menambahkan.
Laporan -laporan tersebut berharap dapat mengambil langkah -langkah yang jelas pemerintah dalam implementasi hak untuk melakukan pemerintah segera.
Kementerian Pelaporan, Pendidikan dan Pendidikan Kementerian Pelaporan, Pendidikan dan Pendidikan Dia juga mencatat bahwa dia memiliki jalur resmi dalam ekspresi aspirasi hak -hak Ann.
“Guru memiliki hak untuk mengekspresikan aspirasi mereka, tetapi ada komunikasi dan trek birokrasi yang disajikan sesuai dengan ACK, hukum dan peraturan. Kami membuka tempat untuk berdialog,” kata pegunungan.
Selain itu, pegunungan menerima pemimpin PTN dalam peringkat pemimpin pemimpin PTN. Penting juga untuk mempertahankan kekuatan dan integritas dalam merancang tuntutan mereka sebagai alat sipil negara.
Namun, guru masih mengklaim bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak -hak mereka sampai ada keputusan yang jelas untuk membayar manfaat saat ini.
“Kami meminta keadilan dan transparansi. Kami ingin bertanggung jawab atas pemerintah hari ini,” pungkas Andunun.
Halaman berikutnya
Laporan -laporan tersebut berharap dapat mengambil langkah -langkah yang jelas pemerintah dalam implementasi hak untuk melakukan pemerintah segera.