Pada Pilkada Serentak 2024, Kapolda Papua mengusulkan relokasi TPS di wilayah terdampak PKC.

Kamis, 17 Oktober 2024 – 06:16 WIB

Jayapura, Viva – Kapolda Papua Irjen Pol Patridge Renwarin meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengusulkan kepada KPU setempat agar lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di kawasan rawan penyusupan kelompok kriminal bersenjata (KGB). pada Pilkada 2024.

Baca juga:

Janji Irene akan mengubah status Banten sebagai provinsi paling sengsara di Indonesia

“Untuk wilayah yang TPSnya mengalami gangguan keamanan, kami berharap pemerintah daerah mengusulkan kepada KPU agar dipindahkan ke lokasi yang lebih aman,” kata Patridge Renvarin dikutip Antara, Kamis, 17 Oktober 2024.

Gambar TPS Tema Kesehatan di Pilkada Depok

Baca juga:

Relawan Anies Pramono Anung mendukung Pilgub Jakarta, RK menyikapi kenyataan dan hasil jajak pendapat

Menurut dia, dari 29 kabupaten dan kota yang tersebar di empat provinsi, terdapat 16 kabupaten yang mengalami kendala keamanan.

Menurut dia, 16 kabupaten tersebut tersebar di dua provinsi yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah. “Delapan distrik,” ujarnya.

Baca juga:

Debat Gubernur Banten, Andra Soni Bangga dengan 8 Program: Daerah Lain Jangan Terbengkalai

Partridge mengatakan, untuk menjamin terselenggaranya pilkada, Polda Papua akan mengerahkan tiga anggota Polri di TPS yang rawan campur tangan KKB. Sedangkan wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Nugini, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Polda Papua sendiri sudah mengerahkan 10.000 orang untuk memastikan terselenggaranya pilkada,” ujarnya.

Selain menunjuk personel baik dari Polda Papua maupun Polda, Patridge mengatakan pihaknya juga telah meminta bantuan kepada Mabes Polri untuk menjamin terselenggaranya Pilkada Serentak pada 2024.

“Kami sudah meminta 1.000 tambahan bala bantuan kepada Mabes Polri untuk membantu menjamin terselenggaranya pilkada di Papua, namun belum jelas berapa jumlah yang akan dikerahkan,” ujarnya.

Irene Rachmi Diani.

Argumen pertama, kata Irene, adalah Banten tidak memiliki rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan jiwa bagi warganya

Diskusi awal mengangkat topik peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.

img_title

VIVA.co.id

16 Oktober 2024



Sumber