Pada Pilgub Sumut, pengumuman soal Pesta Cokelat Gerak dinilai menimbulkan masa tenang yang tidak menentu.

Senin, 25 November 2024 – 20:03 WIB

Jakarta – Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto yang menyebut Partai Coklat atau Parkok terlibat dalam memenangkan calon tertentu pada Pilkada 2024 sekaligus dinilai akan meresahkan suasana. Apalagi saat ini kita memasuki masa tenang menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024.

Baca juga:

Presiden Prabowo Subianto memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah di Bojongkoneng

“Saya sangat menyayangkan kenapa dia melontarkan pernyataan seperti itu? Pesta coklat yang dimaksud siapa? Apakah ini tuduhan terhadap Polri? Saya berharap para kontestan dan elite politik membawa dan menjaga lingkungan yang lebih sejuk dan tenteram. Isu SARA, provokasi dan kemarahan,” kata Stefanus Gusma, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Senin, 25 November 2025.

Menurut dia, informasi tersebut perlu dikoreksi agar masyarakat mengetahuinya. Ia mengatakan, masyarakat butuh pencerahan, tapi pencerahan ide, visi, dan misi. Tidak melakukan kecurangan, pencemaran nama baik dan hasutan.

Baca juga:

Suswono Temui Habib Rizieq di Makkah, PKS: Pendukung Habib Rizieq Dukung RIDO

“Saya sendiri masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap Polri, dan saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini tetap ada. Sejak kasus Sambo diusut secara serius, tingkat kepercayaan terhadap polisi berangsur-angsur meningkat dan kepercayaan tersebut semakin meningkat. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lebih tinggi dari yang diyakininya,” ujarnya.

Selain itu, ia mencontohkan survei yang dilakukan Litbang Kombas pada Juni 2024, Polri menduduki peringkat kedua dengan kepercayaan masyarakat 73 persen.

Baca juga:

Ratusan TPS mungkin membayangi Pilkada Manggarai, termasuk permasalahan akses internet dan pasokan listrik

Ia menambahkan, jika ada fakta yang ditemukan pejabat di lapangan, maka pihak yang melaporkan sebaiknya melaporkan hal tersebut ke forum resmi yang diatur konstitusi.

“Kalau ada yang main-main, lapor ke Propam atau lapor ke jajaran yang lebih tinggi. Ada juga polisi yang diadili karena tidak netral dalam berbagai kasus. Partai coklat juga ekstrem dan bodoh, menurut saya. katanya, jelasnya.

Menurut dia, demi kenyamanan bersama, masyarakat diminta tidak menerima informasi secara langsung pada masa tenang ini. Sebab, informasi yang tersedia mungkin merupakan analisis konspirasi, bukan fakta yang ada.

“Jangan gunakan analisis konspirasi untuk memperkuat argumentasi suatu agenda politik yang mempertaruhkan persatuan bangsa. Melemparkan hal-hal yang tidak berdasar atau tidak benar atau bahkan mencemarkan nama baik masyarakat ada konsekuensi hukumnya, tapi tentu ada konsekuensi sosialnya,” ujarnya lagi .

Diberitakan sebelumnya, Hasto, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menggunakan “harimau” berbentuk pesta coklat (parkok) untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada pilkada yang akan datang. diadakan serentak pada tahun 2024.” telah mengevaluasi yang digunakannya

Hal itu diketahui saat Hasto menanggapi pernyataan politikus Gerindra Maruarar Sirait atau Ara yang menyebut dukungan Anies Baswedan terhadap calon gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno akan membangunkan macan tidur, apalagi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi.

“Jokowi benar-benar berusaha memanfaatkan macan berupa Partai Coklat (Parcok) untuk memenangkan calon tertentu pada Pilkada 2024,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin, 25 November 2024.

Diakuinya, Partai Cokelat berupaya keras membatasi aktivitas politik pasangan calon Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala di Sumatera Utara (Sumut).

Jadi keterlibatan pesta coklat itu nyata di Sumut. Kami sangat prihatin dengan Letjen TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi yang dihadang sedemikian rupa hingga dana saksi pun tidak tersedia, ujarnya.

Halaman berikutnya

“Jangan gunakan analisis konspirasi untuk memperkuat argumentasi agenda politik yang mempertaruhkan persatuan bangsa. Melemparkan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta atau tidak benar atau bahkan mencemarkan nama baik masyarakat ada konsekuensi hukumnya, tapi tentu ada konsekuensi sosialnya,” ujarnya. katanya lagi.



Sumber