Jumat, 8 November 2024 – 13:30 WIB
Banten, Viva – Organisasi utama Persatuan Mahasiswa Provinsi Banten kembali bersuara menuntut polisi tetap netral dalam Pilkada Banten pada Kamis, 7 November. Netralitas kepolisian merupakan komitmen penyelenggaraan pilkada yang demokratis.
Baca juga:
Netralitas Polda Banten terjamin dalam pilkada
Operasi sebenarnya akan digelar di depan Polsek Banten Jalan Sih Nawawi Albantani. Namun di tengah perjalanan, sejumlah petugas polisi menghentikannya, aksi ini terjadi sekitar 200 meter dari Polda Banten.
Koordinator aksi Irfan Ripai menegaskan, tujuan aksi mahasiswa tersebut untuk menyoroti pentingnya netralitas Polda Banten dalam menjaga suasana pilkada yang aman, jujur, dan adil.
Baca juga:
Pimpinan BSSN menyebut serangan Ransomware sebagai ancaman besar pada Pilkada 2024
“Netralitas aparat keamanan adalah dasar demokrasi yang sehat. “Kami turun ke jalan karena ingin terus menjaga hak demokrasi masyarakat Banten tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun,” kata Irfan.
Baca juga:
Kubu Bobby-Eddie Rahmayadi melaporkan kekacauan satu sama lain setelah pertengkaran, kata polisi
Serikat Mahasiswa menegaskan, aksi ini bukan sekedar protes, melainkan wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap proses demokrasi yang sehat dan adil di Banten.
“Kami siap mengawal proses Pilkada hingga selesai dan akan menjadi garda terdepan terhadap segala ketidakadilan atau pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilu,” lanjut Irfan.
Mahasiswa menilai Polda Banten patut diingatkan. Pasalnya, belakangan kasus akun media sosial Polda Banten yang hanya memuat aktivitas kampanye beberapa calon menjadi catatan publik.
“Kami menuntut tindakan tegas kepada aparat Polri yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan integritas pilkada,” kata Irfan.
Menurut Irfan, polisi harus konsisten dan patuh sepenuhnya pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. “Undang-undang jelas menyatakan bahwa tugas Polri adalah melindungi dan membela masyarakat. Dengan demikian, tindakan Polri sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan,” ujarnya.
Halaman berikutnya
Mahasiswa menilai Polda Banten patut diingatkan. Pasalnya, belakangan kasus akun media sosial Polda Banten yang hanya memuat aktivitas kampanye beberapa calon menjadi catatan publik.