Rabu, 27 November 2024 – 00:47 WIB
Jakarta, VIVA- Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdiri dari Forkabi, FBR, Sahabat Abi dan 234 SC membentuk gugus tugas No Money Politics pada Pilgub DKI Jakarta pada Rabu 27 November 2024.
Baca juga:
Inilah jam operasional Transjakarta, Mikrotrans, dan MRT selama Pilgub Jakarta.
Gunawan Setiadi, Ketua Kelompok Kerja Sehari-hari “Kebijakan Tanpa Uang”, mengatakan partainya akan mengontrol Pilkada Jakarta 2024 agar pesta demokrasi terhindar dari politik uang. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan perdamaian dengan memberikan kebijakan moneter kepada rakyat.
“Karena di sini sepi, kami pantau betul baris demi baris. Jadi jangan sampai ada yang memanfaatkan waktu tenang ini untuk menyebarkan informasi,” kata Gunawan, Selasa, 26 November 2024 di Jakarta Selatan.
Baca juga:
LPSK meminta masyarakat melaporkan jika mereka mengalami intimidasi saat pilkada
Dia mengatakan, Satgas No Money Politics telah mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan terkait Pilgub DKI 2024.
Baca juga:
Saat Tenang Pemilu, Bawaslu Tegur KPU Tangerang yang Memesan Alat Peraga Pemilu
“Beberapa pelanggaran yang kami identifikasi ada yang menggunakan alat pemerintah, ada juga yang memanfaatkan masyarakat melalui perempuan penghafal sembako dan membagikan sejumlah uang tunai,” ujarnya.
Menurut dia, muatan politik ditemukan di sejumlah rumah dan permukiman padat penduduk. Sebab, menurut dia, lebih banyak merambah ke sana. “Kita banyak menemukan apartemen, rumah-rumah yang padat, desa-desa yang padat, yang sebenarnya bahasa ‘wani piro’,” jelas Gunawan.
Bahkan, Gunawan mengaku sudah memberitahu Panwaslu dan polisi mengenai temuan dugaan pelanggaran tersebut. “Saat ini sedang dikaji,” ujarnya.
Pesan Pimpinan MPR Jelang Pemungutan Suara: Kebijakan Moneter Perlu Diinformasikan!
Wakil Ketua MPR RI Eddie Soeparno mengingatkan masyarakat untuk menginformasikan praktik kebijakan moneter pada Pilkada Serentak 2024 kepada masyarakat.
VIVA.co.id
26 November 2024