Senin, 18 November 2024 – 06:26 WIB
Jakarta – Fokusnya adalah pada perbedaan mencolok hasil dua lembaga penelitian pada Pilgub Jawa Tengah. Sikap dan kredibilitas Persatuan Riset Opini Publik Indonesia (Persepi) kini tengah diuji publik.
Baca juga:
Menang Pilgub Jateng Versi Riset SMRC, Andika-Hendi: Potret Bagi Kita.
Dua lembaga penelitian yang menyajikan hasil berbeda adalah Indonesia Political Indicators dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). SMRC dalam jajak pendapat 7-12 November menyebutkan perolehan pasangan calon atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi sebesar 50,4 persen.
Paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfiy-Taj Yasin memiliki elektabilitas 47 persen. Hasil survei SMRC jelas menunjukkan dominasi duet Andika-Hendi.
Baca juga:
Pramono Anung – Rano Karno berpeluang memenangi Pilkada Jakarta satu putaran, hasil SMRC
Dan seterusnya. Indikator merilis hasil survei yang berbeda pada periode yang sama pada 7-13 November. Hasil indikatornya, elektabilitas pasangan Lutfiy-Taj Yasin tercatat tinggi yakni 47,19 persen. Sementara duo Andika-Hendi menyumbang 43,46 persen.
Baca juga:
Mengalahkan RK di polling, Pramono bercanda: Siap 46, akhirnya mereka memilih saya
Menanggapi perbedaan hasil survei tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Kacung Marijan menilai, Persepi yang menguasai SMRC dan Indikator harus bertindak tegas. Profesor Kacung mengatakan Persepi Jakarta harus bersikap adil terhadap anggotanya yang mengumumkan hasil berbeda terkait pemilihan gubernur. Saat itu, terdapat perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking Indonesia.
“Beginilah keterlibatan Persepi di Jakarta. Ya, supaya adil kita harus turun tangan,” kata Prof Kacung, Minggu, 17 November 2024.
Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan hubungan antara Jakarta dan Jawa Tengah.
Jadi jangan sampai Jakarta ikut campur, tapi Jawa Tengah tidak ikut campur, ujarnya.
Sedangkan disponsori oleh SMRC dan Indikator Persepi. Oleh karena itu, Profesor Kacung mengatakan Persepi harus turun tangan atas perbedaan informasi yang diberikan kedua anggota Persepi kepada publik.
Ia menyoroti perbedaan elektabilitas seperti hasil survei Pilgub DKI yang menunjukkan pasangan LSI Pramono Anung-Rano Karno sebesar 41,6 persen. Sementara duo Ridvan Kamil-Suswono memperoleh 37,4 persen. Lalu, Dharma Pongrekun-Kun Vardana 6,6 persen.
Kemudian, Poltracking Indonesia melaporkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 51,6 persen, Pramono-Rano 36,4 persen, dan Dharma-Kun 3,9 persen pada periode pemungutan suara yang sama.
Karena perbedaan hasil survei, LSI dan Poltracking segera dibentuk dewan etik yang diketuai Saiful Mujani. Anggota Dewan Kehormatan Persepi yang dipimpin Saiful Mujani kemudian memberikan sanksi kepada Poltracking karena memberikan hasil berbeda dengan LSI.
Karena itu, Profesor Kacung mengatakan Persepi tidak boleh berbicara terbuka saat berhadapan dengan lembaga penyelidikan yakni SMRC yang dipimpin Saiful Mujani, anggota dewan etik. Ia mengatakan, jika tidak menyebut SMRC dan Indikator Perbedaan Hasil Jajak Pendapat di Pilgub Jateng, Persepi bisa membuat masyarakat bingung soal kredibilitasnya.
“Iya menurut saya harus adil, harus adil kepada anggota, jadi kalau ada informasi, ungkapkan, ada informasi atau tidak, benar atau tidak,” kata Profesor Kacung. .
Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan prasangka baru akibat polemik perbedaan hasil survei.
“Ya jangan turun di satu daerah, tapi jangan turun di daerah lain. Hal ini dapat menimbulkan prasangka baru. “Kalau organisasi menuntutnya, biarlah,” kata Profesor Kacung.
Halaman berikutnya
Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan hubungan antara Jakarta dan Jawa Tengah.