Senin, 18 November 2024 – 18.00 WIB
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo mengatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen juga akan berdampak pada peningkatan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah.
Baca juga:
Minim anggaran, Prabowo menghentikan sementara proyek infrastruktur besar
Dia menjelaskan, kenaikan PPN hingga 12 persen tentunya akan meningkatkan biaya material dan biaya operasional. Oleh karena itu, akan sulit bagi pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur besar.
“(Kenaikan PPN 12 persen) pasti ada dampaknya. Ada kenaikan harga yang tajam dan sebagainya,” kata Dodi di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Baca juga:
Bahan Pokok Kena Kenaikan PPN Hingga 12% Meski Dikecualikan, Berikut Penjelasannya
Namun Dodi mengaku belum ingin membahas kemungkinan tersebut lebih jauh. Ia mengaku akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan masyarakat pihak yang berkepentingan hal-hal lain yang relevan.
Baca juga:
Netizen yang viral menyerukan kenaikan PPN 12% untuk berhenti berbelanja dan menjalani kehidupan normal
“Tapi itu nanti, bukan sekarang. Pertama kita perlu berbicara dengan orang-orang pihak yang berkepentingan ini tentang itu,” katanya.
Dodi memastikan Kementerian Pekerjaan Umum sendiri akan melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum tidak menutup kemungkinan adanya redistribusi anggaran, khususnya untuk proyek-proyek prioritas pemerintahan Prabovo.
Tentu akan ada pergeseran ke kiri dan ke kanan. Karena sekarang APBN 2025 ditetapkan 2024. Tapi fokusnya masih sedikit bergeser agar bagaimana APBN 2025 memposisikan Indonesia untuk mencapai cita-cita Asta Presiden Prabowo bisa didukung. , “katanya.
Diketahui, sebelumnya Menteri Dodi juga mengatakan karena kekurangan anggaran, pemerintah akan menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur besar seperti proyek bendungan.
“Perubahan fisik besar-besaran, seperti pembangunan bendungan, untuk sementara bisa kita hentikan,” ujarnya.
Halaman berikutnya
Tentu akan ada pergeseran ke kiri dan ke kanan. Karena sekarang APBN 2025 ditetapkan 2024. Tapi fokusnya masih sedikit bergeser agar bagaimana APBN 2025 memposisikan Indonesia untuk mencapai cita-cita Asta Presiden Prabowo bisa didukung. , “katanya.