Keracunan Massal Anak SD di Sukoharjo, DPR Minta Program MBG Dikendalikan Ketat

Minggu, 19 Januari 2025 – 11:25 WIB

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendesak pemerintah memperkuat kontrol seluruh rantai pasokan dan pengolahan pangan dalam pelaksanaan program Makan Gizi Gratis (MBG).

Hal itu dilakukannya menanggapi kejadian keracunan massal yang dialami 50 siswa di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis, 16 Januari 2025. Peristiwa itu terjadi usai para pelajar tersebut menyantap makanan yang disediakan Program Makan Gizi Gratis.

Alifudin mengatakan kepada wartawan, Minggu, 19 Januari 2025: “Peran kontrol ketat dan transparansi di seluruh rantai pasok pangan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.”

Menurut Alifudin, perlu dilakukan penguatan pengendalian agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ia menegaskan, setiap program pemerintah terkait distribusi pangan, termasuk MBG, harus memiliki kendali mutu yang ketat mulai dari proses produksi hingga pendistribusian produk pangan pokok.

Alifudin juga meminta pihak terkait segera melakukan pengusutan menyeluruh terhadap organisasi katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.

“Kita perlu memastikan bahwa perusahaan katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan saat ini dan memiliki sistem kontrol yang tepat untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” katanya.

Sebagai anggota komisi yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin juga menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah, layanan kesehatan, dan badan lainnya untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman

Alifudin meminta kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pengawasan program MBG ke depan.

“Evaluasi yang cermat terhadap kontrak dan kinerja katering publik harus memastikan bahwa kontrak tersebut tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas insiden serupa,” tambahnya.