Kamis, 23 Januari 2025 – 21:52 WIB
Jakarta – Sekretaris Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi berkala terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (NSP). Salah satunya adalah Ekowisata Pesisir Tropis PSN.
Baca juga:
Penilaian berkala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terhadap capaian PSN, termasuk pesisir tropis di Banten
Susi, evaluasi berkala ini diketahui dilakukan terhadap PSN yang capaiannya masih di bawah 10 persen. Penilaian ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Susi menjelaskan, salah satu PSN yang dievaluasi adalah pengembangan Ekowisata Pesisir Tropis. Menurutnya, Ekowisata Pesisir Tropis merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pesisir Utara Tangerang, Banten yang diusulkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada periode lalu.
Baca juga:
Kontroversi tanggul laut diyakini tidak ada hubungannya dengan Jokowi, itulah alasannya
“PSN Ecowisata Tropical Coastland saat itu diusulkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sandiaga Uno), sehingga kami sekarang meminta kementerian untuk mengevaluasi usulan tersebut,” kata Susi dalam keterangannya, 23 Januari 2025.
Baca juga:
Pemerintah terus menggalakkan pengembangan pariwisata Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
Susi dalam usulannya mengatakan PSN merupakan pengembangan dari Ecowisata Tropical Coastland hijau wilayah dan kota ramah lingkungan Di wilayah yang terletak di provinsi Banten. Pembangunannya dilakukan di lahan hijau seluas kurang lebih 1.755 hektare.
“Saat ini kami sedang meminta laporan hasil evaluasi dari kementerian dan lembaga yang kami lelang, terutama yang masih di bawah 10 persen,” kata Susi.
Selain mengevaluasi PSN Ekowisata Pesisir Tropis yang diusulkan Kemenpar, Kemenko Perekonomian juga mengevaluasi sejumlah PSN pariwisata seperti Likupang di Sulut, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, dan Lido. Jawa Barat.
Halaman berikutnya
“Saat ini kami sedang meminta laporan hasil evaluasi dari kementerian dan lembaga yang kami lelang, terutama yang masih di bawah 10 persen,” kata Susi.