10 Tahun Jokowi: Tol Trans Jawa Tersambung, Trans Sumatera Panjangnya 915,65 Km

Jakarta, VIVA – Dalam 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil melanjutkan pembangunan dan penyambungan Tol Trans Jawa. Dengan diresmikannya 7 ruas tol oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 20 Desember 2018, praktis sudah tersambung Tol Trans Jawa dari Merak (Banten) hingga Pasuruan (Jawa Timur).

Baca juga:

Besok, Jokowi akan menghadiri acara penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana

Ketujuh ruas tol yang dibuka tersebut berasal dari 4 seksi di Jawa Timur, yakni ruas Wilangan-Kertosono, ruas Ngavi-Kertosono, ruas Bandar-Kertosono, Tol Jombang-Mojokerto, ruas Pasuruan-Grati Gempol. – Tol Pasuruan dan ruas peralihan jalan Surabaya-Gempol. Sedangkan 3 lainnya berlokasi di Jawa Tengah yakni sebagian Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Salatiga Kertasura.

“Dengan mengucap bismillahirrahmaanirrahim, ruas Wilangan-Kertosono, Kertosono-Bandar, Porong-Gempol, dan Pasuruan-Grati sepanjang 59 kilometer di Provinsi Jawa Timur resmi dibuka,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Km 671. Tol +0, Mojokerto, Kamis 20 Desember 2018.

Baca juga:

Jokowi Saksikan MotoGP Mandalika, Polisi Siapkan Skenario Pengamanan

Presiden Jokowi membuka tol Gempol-Pasuruan.

Sebelum dibuka, Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menempuh jalan tol sepanjang 349 kilometer dari Surabaya hingga Semarang dengan menggunakan bus. Presiden mengatakan, dibukanya 7 ruas tol yang menghubungkan seluruh Tol Trans Jawa ini merupakan sejarah baru transportasi Indonesia, menghubungkan Merak hingga Grati Pasuruan dan Jakarta hingga Surabaya. Sehingga, hal ini diharapkan benar-benar berdampak baik bagi perekonomian nasional.

Baca juga:

Bersih-bersih menyambut bonus demografi 2030

Selain itu, Presiden Jokowi kembali membuka 3 ruas tol lainnya di Jawa Tengah, antara lain Tol Pemalang-Batang sepanjang 34 kilometer, Tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer, dan Tol Salatiga-Kartasura yang merupakan bagian dari Pulau Jawa. . telah melakukan Tol Semarang-Solo sepanjang 33 kilometer. Jadi, jika dijumlahkan, panjang tujuh ruas tol yang dibuka Presiden saat itu adalah 201 kilometer.

Pembangunan jalan tol Trans Jawa dimulai pada tahun 1978

Tautan Tol Trans-Jawa sebagai alternatif jalur Pantura, pembangunannya dimulai pada tahun 1978 atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berbagai kendala, mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembiayaan, turut mewarnainya. Pada tahun 1997, Indonesia dan sejumlah negara lain menghadapi krisis multilateral, sehingga sejumlah proyek jalan tol yang semula direncanakan pada tahun 1995-1997 akhirnya dibatalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.

Saat itu sudah ada pemerintahan berturut-turut mulai dari Presiden Habibi, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Soekarnoputri. Pembangunan jalan tol Trans-Jawa berjalan lambat dan hanya mencapai 242 kilometer pada tahun 2004. Pada tahun 2005, setelah terbentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol pun dimulai. dipercepat.

Terakhir, pada masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi memutuskan untuk menyelesaikan serangkaian proyek Trans-Jawa yang sudah mulai dibangun pada era sebelumnya. Misalnya pada tahun 2015, Tol Gempol-Pandaan sepanjang 12,05 km dan Tol Chikampek-Palimanan (Cipali) sepanjang 116 km berhasil dibuka.

Keberadaan Tol Cipali menjadi titik penting penghubung Jakarta dengan beberapa Tol di Jawa Barat, seperti Tol Palimanan-Kansi (Palikansi) yang beroperasi sejak tahun 1998, Tol Kansi-Pejagan (2010), dan Tol Pejagan. -Pemalang yang juga mulai dikerjakan secara bertahap.

Pada tahun 2016, Jokowi juga merevisi target pembangunan Tol Trans-Jawa, sehingga tidak lagi hanya membentang dari Merak hingga Surabaya, tapi juga hingga Banyuwangi yang berjarak 1.150 km. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Presiden melalui Kementerian Pekerjaan Umum menugaskan perusahaan pelat merah antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) untuk menggarap wilayah yang belum terkoneksi.

Pada Juni 2016, Waskita melalui anak usahanya PT Waskita Karya Toll Road berhasil menyelesaikan ruas Tol Pejagan-Pemalang seksi 1 dan 2. Kemudian secara bertahap beberapa proyek selesai pada tahun 2017. Misalnya, Tol Mojokerto-Certosono Seksi 2 dan 3, Kota Jombang-Mojokerto (19,9 km) dan Mojokerto Barat-Mojokerto Utara (5 km), Tol Bawen-Salatiga (17,6 km) dan tiga seksi terakhir Jalan Tol Mojokerto-Certosono (19,9 km). jalan tol Surabaya – Mojokerto 36,27 kilometer.

Sementara pada tahun 2018, selain tujuh ruas tol yang dibuka, Presiden juga membuka ruas Tol Pemalang-Batang ruas Sevaka-SS Pemalang sepanjang 5,4 kilometer. Selama 2015-2018, pemerintah menyelesaikan 616 km jaringan jalan tol Trans-Jawa. Saat ini jaringan Merak dan Grati di Pasuruan terkoneksi sepanjang 933 km. Sedangkan untuk Pasuruan-Banyuwangi sepanjang 217 km akan diresmikan pada 2021.

Presiden Jokowi berharap selesainya Tol Trans-Jawa dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

“Kemarin saya mendapat laporan dari Gubernur Jawa Timur bahwa setelah dibangunnya jalan tol tersebut, kawasan industri di Kabupaten Ngavi semakin menarik minat para calon investor. Karena dari segi lahan dan juga dari segi lapangan kerja sangat baik. tetap kompetitif,” kata Presiden. .

Selain Trans Jawa, Jokowi merintis jaringan tol di Sumatera

Hutama Karya dalam pembangunan Tol Trans Sumatera (JTS).

Hutama Karya dalam pembangunan Tol Trans Sumatera (JTS).

Foto:

  • VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Dalam 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menyelesaikan proyek Tol Trans Jawa, tetapi juga merintis jaringan tol di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera.

Presiden mengaku banyak menerima permintaan dari kepala daerah untuk pembangunan jalan tol, karena banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

“Para pemimpin daerah, gubernur, gubernur, dan gubernur melihat jalan tol itu memungkinkanpemicu Titik-titik baru pembangunan ekonomi bisa mempercepat pergerakan orang dan pergerakan barang, pergerakan logistik sehingga banyak permintaan karena manfaatnya, kata Jokowi dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Presiden menambahkan, permintaan pembayaran tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di setiap daerah. Namun, lanjut Presiden, pemerintah memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Prioritasnya (jalan tol) masih di luar Pulau Jawa, ujarnya.

Untuk pembangunan jalan tol di Pulau Jawa sendiri, Presiden Jokowi menyambut baik asalkan investasinya memungkinkan. Namun jika perhitungan internal rate of return (IRR) belum memungkinkan, maka penyertaan modal masyarakat (PMN) bisa diberikan kepada BUMN. Padahal, pembangunannya bisa dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Perumahan dan Perumahan Rakyat (VPR).

“Semuanya masih harus dilihat, diperhitungkan, termasuk di Jatim, termasuk di Malang,” ujarnya.

Sejumlah ruas tol yang dibangun Jokowi di luar Pulau Jawa, seperti Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang merupakan tol pertama di Kalimantan. Sejak awal pemerintahan Jokowi hingga awal tahun 2024, panjang jalan tol dalam praktiknya mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74 persen atau hampir 70 persen ruas tol yang ada di Indonesia.

Rincian Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Tol Trans Sumatera memiliki panjang 915,65 km dan terdiri dari 15 seksi. Ini termasuk:

1). Bakauheni-Terbangi Besar 114 km

2). Terbangi Besar-Kayu Agung 189 km

3). Kayu Agung-Palembang-Betung 42,5 km

4). Belawan-Medan-Tanjung Morava 43 km

5). Medan-Binjai 17 km

6). Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62 km

7). Palembang-Indralata 22 km

8). Sigli-Banda Aceh Seksi II-6 (Seulimeum-Beitussalam) 48,5 km

9). Pekanbaru-Dumay 131 km

10). Pekanbaru-Bangkinang 31 km

11). Binjai-Tj Pura 38,5 km

12). Bengkulu-Taba Penanjung 17 km

13). Indralaya-Prabumilik 65 km

14). Tebing Tinggi-Indrapura 20,4 km15). Indrapura – jarak 47,75 km.

Halaman berikutnya

Tautan Tol Trans-Jawa sebagai alternatif jalur Pantura, pembangunannya dimulai pada tahun 1978 atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berbagai kendala, mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembiayaan, turut mewarnainya. Pada tahun 1997, Indonesia dan sejumlah negara lain menghadapi krisis multilateral, sehingga sejumlah proyek jalan tol yang semula direncanakan pada tahun 1995-1997 akhirnya dibatalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.

Halaman berikutnya



Sumber