29 Januari, Rabu, 2025 – 16:41 Wrip
UTG, Viva – Jawa Barat, gubernur Jawa Barat, mengatakan pemilik Seawield tidak diberi hak untuk menggunakan laut, pemilik pantai Jawa Barat.
Baca juga:
Mahfud memanggil kantor pusat korupsi MD, Polre dan KPK di Laut Tankang dalam penurunan
Bay the Naim Freater’s Province (TRPN) adalah penggunaan Navchina (TRPN) penggunaan Navchina (PC) dari Navic Coscina (PC Tunas) menentukan penunjukan tuna port-cosmic (TRPN).
Faktanya, hukuman PKKPR yang dijelaskan oleh Rilis Hukum Hak Cipta (Yuck), pada tahun 2020, Jawa Barat ditolak oleh Pemerintah Daerah, karena tidak menanggapi Rencana Aturan Luar Angkasa Regional (RTRW).
Baca juga:
Gubernur mengungkapkan sejarah Festival Tanaman Pemanfakur sebelum Tahun Baru Imlek, yang bertindak sebagai gubux: mencerminkan ketahanan
UUC ada di wilayah ini, dan kami menolaknya.
Berengsek
Baca juga:
Mahfud meminta Mori pagi untuk takut dibongkar dari belakang kaki laut Mandagon
Bay Ptkpral mencatat bahwa PT tidak diambil oleh TRPN, jadi mengaku kagum ketika itu adalah sertifikat di laut. Karena telah belajar, pemerintah daerah Jawa Barat setuju untuk bekerja sama dalam pemerintahan regional (PCS).
“Itu sebabnya saya mengatakan dia punya uang untuk pemerintah provinsi.”
Bay West Java mencatat bahwa Jawa Barat tidak memiliki aliran kecuali sewa untuk menyewa administrasi regional. Dan jika menerima dana di luar peraturan tersebut, Bey berkomitmen untuk menghadirkan sanksi serius untuk melepaskan sanksi serius.
“Jadi saya akan memastikan bahwa pemerintah provinsi tidak punya uang. Jika ada orang yang menerima, itu adalah komitmen kami,” katanya.
Di masa lalu, pemerintah daerah Jawa Barat telah melanggar Fase Laut (TRPN), penghalang laut, penghalang laut, sliste, regentasi trotoar karena kebajikan laut. Bekerja dan memancing (KKP).
Herman Strus, Javes Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Java Dbomap Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Javesa Barat, Javesa Barat.
Herman adalah PT TRPN yang dipasang dan merupakan laut karena memiliki area 4 kilometrik dengan 4 hektar.
Dia tidak merinci jenis sertifikat yang relevan dengan PT TPP. Namun, Herman, dinding berada di luar zona energi, tetapi dalam bentuk tepi laut (KKPR) dalam bentuk kesesuaiannya (KKPR) dalam bentuk kesesuaiannya (KKPR).
Selain itu, dalam pernyataan tertulis, pernyataan tertulis mengatakan lokasi angkatan laut (PCS) berada di depan objek sewa antara PT Track dan Java Barat.
Herman, tanah yang termasuk dalam objek PKS adalah 5,700 meter persegi dan dirancang untuk penggunaan 7,4 hektar milik Jawa Barat. “Karena Kompensasi Sosial (PTS) akan membantu mengatur acara untuk daerah yang terkena dampak (kios dan kantor),” katanya.
Selain menegur atau peringatan, pemerintah provinsi Java Barat Barat meminta PT TRPN untuk memberikan kompensasi kepada PT, termasuk kompensasi sosial.
Ketiga, Jawa Barat akan melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki pelanggaran perdamaian dan ketertiban umum.
Halaman berikutnya
Bay West Java mencatat bahwa Jawa Barat tidak memiliki aliran kecuali sewa untuk menyewa administrasi regional. Dan jika menerima dana di luar peraturan tersebut, Bey berkomitmen untuk menghadirkan sanksi serius untuk melepaskan sanksi serius.